Sabtu, 24 November 2012

Proposal Penelitian: Dampak Penerapan E-KTP Terhadap Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sidoarjo


TUGAS
METODELOGI PENELITIAN SOSIAL


PROPOSAL PENELITIAN:
DAMPAK PENERAPAN E-KTP TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SIDOARJO





Oleh :
Ardi Perdana S.       (112020100028)




FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2012





BAB I
PENDAHULUAN

1.     Latar belakang
Saat ini seiring dengan berkembangnya tuntutan agar pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan tersebut haruslah pelayanan yang prima yang mempunyai sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa tersebut sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan pelayanan tersebut berhasil.
Sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Selanjutnya, penduduk indonesia juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan (KTP). Karena KTP tersebut mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009.
Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh indonesia. Program pembuatan KTP Elektronik yang digalakkan oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan pendataan tunggal jumlah dan identitas penduduk agar tidak terjadi ke”ganda”an dalam pendataan penduduk.
Dalam program penerapan e-KTP tersebut berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) nasional yang digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal dengan demikian mempermudaah penduduk ataupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.
Maka untuk menjelaskan masalah ini dengan mendalam, penulis melakukan penelitian dengan judul : “Dampak Penerapan e-KTP Terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo”.


2.        Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang proposal penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1.      Bagaimanakah dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Sidoarjo?
2.      Siapakah yang merasakan dampak penerapan  E-KTP dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan di Sidoarjo?
3.      Bagaimana tanggapan masyarakat setelah E-KTP diterapkan?


3.        Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.      Untuk mengetahui dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Sidoarjo.
2.      Untuk mengetahui siapa saja yang merasakan dampak penerapan E-KTP yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di Sidoarjo.
3.      Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap penerapan E-KTP di Sidoarjo.


4.        Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :
1.   Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah pemerintahan tentang dampak penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) terhadap adiministrasi kependudukan di Sidoarjo.
2.   Menambah ragam penelitian yang sudah ada dan sebagai tambahan bacaan dan referensi.



 

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.    Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)  adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital.
e-KTP ini sengaja di adakan untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan e-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu.
Fungsi e-KTP sebagai berikut :
1.   Sebagai identitas diri.
2.   Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin rekening ke bank dan sebagainya.
3.   Mencegah KTP ganda dan  pemalsuan KTP.

2.    Pengertian Administrasi
Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian adminitrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial.
Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa :
” Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan ”. (Musanef, 1996 : 1).

Sedangkan dalam pengertian sempit, yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” menyebutkan bahwa :
” Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan ’. (Soewarno Handayaningrat, 1996:2).

Menurut Prajudi dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Manajemen Umum mengemukakan sebagai berikut : Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, merngemukakan pengertian administrasi sebagai berikut :
”Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ”. (Siagian, 1997:3).
Dari beberapa pengertian administrasi dari para ahli diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
 Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam administrasi juga dibutuhkan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu. 

3.    Pengertian Administrasi Kependudukan
Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.      
Dalam peraturan pemerintah pada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah :
” Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ”. (UU No. 23 Tahun 2006 : 4).



BAB III
METODE PENELITIAN

1.   Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Sidoarjo.

       2.   Bentuk Penelitian
Adapun bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, yang dihubungkan dengan pemecahan masalah yang baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

       3   Teknik Pengumpulan Data     
Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah : sebagai berikut:
                        1  Pengumpulan data primer, yaitu data diperoleh melalui kegiatan penelitian yang langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui wawancara kepada responden.
                        2 Pengumpulan data skunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dimana dilakukan dengan mempelajari sejumlah  tulisan, buku-buku karangan ilmiah dan data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan.


       4.  Teknik Analisa Data
Dilakukan dengan mengolah penjelasan petugas kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan mengevaluasi semua sumber yang didapat.

3 komentar:

  1. bisa minta tolong kirimkan file lengkapnya ?? ke alamat e-mail diannurulrosidah@gmail.com terimakasih, semoga kebaikan mas ardi dibalas allah

    BalasHapus
  2. bisa minta tolong kirimkan filenya ke email dhanypradana38@gmail.com

    BalasHapus
  3. bisa kirim file lengkapnya ke qibiel23@gmail.com

    BalasHapus

 
;