PERBANDINGAN KINERJA BIROKRASI
MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI
Oleh :
Ardi Perdana S. (112020100028)
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2013
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Fenomena birokrasi selalu ada dalam kehidupan sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat.
Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak lama. Namun demikian, kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk.
Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari uang masyarakat. Dan terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan.
Sejak rezim orde baru, orientasi pada penguasa masih sangat kuat dalam kehidupan birokrasi publik. Nilai-nilai dan simbol-simbol yang digunakan dalam birorasi masih amat kuat menunjukan bagaimana birokrasi publik dan para pejabatnya mempersepsikan dirinya lebih sebagai penguasa daripada sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Istilah penguasa tunggal sebagai sebutan untuk bupati dan gubernur pada zaman Orde Baru jelas menunjukan bagaimana birokrasi publik dan para pejabatnya pada waktu itu memerankan dirinya.
Menarik untuk diperhatikan mengenai kinerja pelayanan birokrasi pemerintah pada masa reformasi apakah terjadi perubahan dengan masa orde baru.
Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja birokrasi pada masa orde baru ?
2. Bagaimana kinerja birokrasi pada masa reformasi ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja birokrasi pada masa orde baru dan masa reformasi ?
Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui kinerja birokrasi pada masa orde baru.
2. Untuk mengetahui kinerja birokrasi pada masa reformasi.
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja birokrasi pada masa orde baru dan masa reformasi.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bureau, cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat dan cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.
Blau dan Page (1956) mengemukakan “Birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidak efisienan.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pengertian Kinerja
Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimindarti, 2006). Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu
maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi (Ilyas, 2001)
Kinerja Birokrasi Masa Orde Baru
Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme Negara yang bertujuan untuk mendukung penembusan ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, dimana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik maupun budaya.
Pemerintahan Orde Baru lebih menggunakan birokrasi untuk mengurus kehidupan publik, dalam arti fungsi regulatif daripada fungsi pelayanan publiknya. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pelaksanaan regulasi pemerintah. Menjadikan birokrasi sangat tidak terbatas kuasanya dan sulit dikontrol masyarakat. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat.
Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada saat tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi.
Kinerja Birokrasi Masa Reformasi
Dengan berakhirnya krisis 1998 dan masa Orde Baru, pemerintahan masa reformasi dimulai dengan keinginan untuk membuat kondisi birokrasi yang baik (good govermence) seperti membuat undang-undang dan lembaga-lembaga yang mengatur para birokrat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat.
Kemudian dalam masa ini dikenal dua macam birokrasi yaitu birokrasi patrimonial dan birokrasi kapitalisme. Birokrasi patrimonial sendiri dapat diartikan sebagai perekrutan orang ke dalam birokrasi didasarkan pada kedekatan hubungan personal yang mengabaikan kualitas individu, namun lebih memprioritaskan loyalitas kepada atasan. Untuk yang kedua untuk kapitalisme, disini para birokrat secara aktif terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Faktor kultural dan struktural seperti di atas berperan besar dalam mendorong terjadinya KKN di kalangan birokrasi. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi sering kali masih terjadi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat.
Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi walaupun sudah dapat ditekan. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi.
Walaupun, pemerintah sedang berusaha mewujudkan good govermence dengan cara membentuk badan-badan yang dianggap perlu untuk menciptakan birokrasi yang baik, tidak terbelit-belit dan akuntabititas yang tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembuatan E-KTP, dan visi Indonesia bisa menerapkan birokrasi bersih pada 2025 sekalipun belum mampu membuat kondisi Indonesia menjadi lebih baik.
Perbandingan Kinerja Birokrasi Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi
Dari beberapa penjelasan diatas mengenai sistem politik dan kinerja birokrasi di Indonesia di dua masa yang berbeda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Perbandingan Sistem politik dan kinerja birokrasi pada masa Orde Baru dan masa reformasi di Indonesia.
Masa Orde Baru
|
Masa Reformasi
| |
Kinerja Birokrasi
|
Administrasi yang sangat berbelit-belit, proses administrasi yang lama, tunduk pada satu perintah (komando)
|
Administrasi masih berbelit-belit, proses administrasi sedikit lebih cepat, sudah adanya tata tertib yang mengatur birokrat.
|
Transparansi
|
Sangat buruk, karena badan pengawas tunduk kepada Presiden.
|
Lebih baik, karena dibuat lembaga yang khusus untuk mengawasi.
|
Akuntabilitas
|
Sangat buruk, karena tanggungjawab langsung dengan Presiden, tanpa tanggungjawab kepada masyarakat.
|
Lebih baik, karena tidak hanya bertanggungjawab kepada presiden saja, tetapi tanggungjawab kepada masyarakat melalui media massa.
|
Efisiensi Kinerja
|
Inefisien terlihat dengan jelas, dan belum mampu untuk ditekan, karena partisipasi publik sama sekali belum ada.
|
Kinerja belum terlalu efisien namun sedikit demi sedikit mampu ditekan, karena partisipasi publik sudah mulai terlihat.
|
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Kinerja Birokrasi orde baru tidak berjalan dengan baik, dibuktikan dengan proses administrasi yang berbelit – belit dan terlampau lama, kemudian dari sisi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik juga dapat dikatakan masih buruk, karena pada masa ini semua tertuju pada presiden tanpa ada pertanggung jawaban kepada masyarakat.
Kinerja Birokrasi era reformasi berjalan secara lebih baik dan demokratis, meskipun proses administrasi masih berbelit – belit namun memakan waktu yang lebih cepat dari sebelumnya, selain itu dari sisi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik sudah lebih berkembang, namun pengecualian untuk efisiensi karena masih belum dikatakan baik, terbukti masih adanya kebocoran dan kelambanan dalam anggaran pemerintah.
Jadi dapat disimpulkan kinerja birokrasi pada masa reformasi tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan kinerja birokrasi pada masa orde baru, namun sudah lebih baik, dilihat dari perkembangan yang didapatkan perbaikan kinerja birokrasi dari masa orde baru, namun masih adanya kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindakan KKN, serta masih kautnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim (2009). Birokrasi dalam Era Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.
Gaffar, Afan (2005). Politik Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi diakses Sabtu, 14 Dsember 2013
http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja diakses Sabtu, 14 Desember 2013
http://www.scribd.com/wanthodarknet/d/39179446-Definisi-Birokrasi diakses Sabtu, 14 Desember 2013
http://mrjoxfadh.blogspot.com/2011/01/kinerja-pelayanan-publik-masa-reformasi.html diakses Minggu, 15 Desember 2013
http://iriatna.wordpress.com/2009/02/24/refleksi-10-tahun-reformasi-birokrasi/ diakses Minggu, 15 Desember 2013
http://moo-selamanya.blogspot.com/2011/04/sistem-politik-era-reformasi.html diakses Selasa, 17 Desember 2013
Ricklefs, M. C. (2008), Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar